Sabtu, 30 April 2016

Emansipasi Wanita

Eksistensi Kaum Hawa Masa Kini

Beberapa hari lalu, baru saja kita memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2016. Kelahiran R.A Kartini dijadikan sebagai hari besar nasional. Semasa hidupnya, Beliau menulis buku yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang” . Hal tersebut mempunyai arti yang sangat besar terhadap kaum hawa.

Zaman dahulu, kaum hawa dijajah oleh para penjajah akan keberadannya. Kaum hawa tidak boleh mengenyam bangku pendidikan, mendapatkan pekerjaan bahkan tidak boleh mengeluarkan aspirasi atau pendapat yang mereka ingin utarakan serta dianggap rendah kedudukannya dibandingkan oleh kaum adam.

Raden Ajeng Kartini atau yang biasa dikenal sebagai R.A Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Kota Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi kaum hawa semasa hidupnya. R.A Kartini seorang putri dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Ario Tjondronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Ibu Kartini yang bernama M.A. Ngasirah, Beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, Kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI, bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. 

Setelah mengalami proses dan perjuangan yang sangat panjang, kini kaum hawa tidaklah dipandang sebelah mata kembali. Kini kaum hawa bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh kaum adam sejak dahulu. Kaum hawa kini dapat mengenyam pendidikan bahkan setinggi-tingginya, berkecimpung di dunia usaha maupun perkantoran serta aspirasi kaum hawa telah banyak direalisasikan.

Kartini masa kini dianggap sebagai kartini modern. Sebab, kaum hawa sekarang lebih mandiri dalam segala hal. Emansipasi kaum hawa masa kini sangatlah dijunjung tinggi eksistensinya. Hal ini terbukti bahwa kaum hawa masa kini banyak yang telah memberikan kontribusi mereka bahkan pekerjaan yang dahulunya hanya diduduki atau ditempati oleh kaum adam, kini sudah banyak ditempati oleh kaum hawa baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik hingga keagamaan. Berbagai kursi jabatan mulai dari pegawai negeri, dokter, pilot, insinyur, dosen, menteri bahkan hingga jabatan presiden telah dilakoni oleh kaum hawa.

Namun apabila dilihat dari sisi lain, tentu kita sebagai kaum hawa yang modern dan dinamis, kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan apa perandan kodrat utama kita sebagai kaum hawa yang telah ditugaskan kepada kita. Salah satunya adalah berperan sebagai ibu rumah tangga.

Zaman dahulu, belum banyak bermunculan wanita karier. Kaum hawa hanya dapat menguasai dalam bidang memasak dan menjahit. Oleh karena itu, kita sebagai kartini modern tidak boleh hanya pandai dalam menjalankan kegiatan atau tugas di luar rumah saja. Akan tetapi, kita juga harus pandai menyiasati bagaimana menjalankan tugas dan kewajiban yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan dengan baik. Sebagai kaum hawa pula, juga harus mempunyai kesabaran yang lebih dalam mendidik putra-putri kita.Sebab, putra-putri yang terlahir adalah generasi luar biasa apabila kita dapat menjadi seorang ibu, teman dan sahabat untuk mereka dalam masa pertumbuhan yang mereka lalui.

Untuk dari itu, kita sebagai kaum hawa yang masa kini harus dapat berperan dalam dua sisi yang berbeda, yaitu di lingkungan rumah dan di luar lingkungan rumah sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.

  


Selasa, 29 Desember 2015

Sumber Daya Konsumen



SUMBER DAYA KONSUMEN DAN PENGETAHUAN KONSUMEN 

I. Sumber Daya Konsumen
    Sumber   daya   konsumen   adalah  segala   sumber   daya   yang   mempengaruhi   konsumen   untuk membeli barang atau jasa. Sumber daya konsumen ada 3 macam, yaitu : 

a.  Sumber Daya Ekonomi

  Sesuatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki baik yang tergolong pada sumber daya alam (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumber daya manusia (human resource) yang dapat memberikan manfaat (benefit) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya secara struktural harus bisa dialihkan pada sumberdaya alam lain. Sumber daya ekonomi dibagi menjadi 4 macam, yaitu:
  1.  Sumber Daya Alam : merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Contoh: air, tanah, udara.
  2. Sumber Daya Manusia : merupakan segala kegiatan manusia baik fisik maupun rohani yang ditunjukkan untuk kegiatan produksi. Contoh: dokter, direktur.
  3.  Sumber Daya Kewirausahan : merupakan semangat, sikap, dan perilaku seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan ekonomi sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Contoh: Usaha roti.
  4. Sumber Daya Modal : merupakan sumber daya yang dibuat oleh manusia baik berupa uang maupun barang dan digunakan untuk membantu kegiatan produksi. Contoh: Bahan baku, mixer, dan lain sebagainya. 

b. Sumber daya Temporal
   Waktu menjadi salah satu variabel yang semakin penting dalam memahami perilaku konsumen. Banyak konsumen yang semakin mengalami kemiskinan akan waktu, karena kesibukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun demikian ada suatu bagian waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang sangat peribadi yaitu waktu senggang. Secara historis, anggaran waktu konsumen dianggap memiliki dua komponen, yaitu waktu kerja dan waktu senggang. Menurut Lane dan Lindquist, anggaran waktu konsumen terbagi atas:
a)Waktu yang menghasikan pendapatan
b)Waktu terikat (wajib dan non-wajib)
c)Waktu tidak terikat (terencana dan tidak terencana)

c.  Sumber Daya Kognitif/Perhatian
Sumberdaya kognitif menggambarkan kapasitas mental yang tersedia untuk menjalankan berbagai kegiatan pengolahan informasi. Karena kapasitas tersebut terbatas, orang harus selektif dalam apa yang mereka perhatikan dan berapa banyak perhatian dialokasikan selama pengolahan informasi. Perhatian terdiri dari dua dimensi:
a) Arahan (direction) menggambarkan fokus perhatian
b) Intensitas mengacu pada jumlah kapasitas yang difokuskan pada arahan tertentu. 

II. Pengetahuan  
      Psikolog kognitif mengemumakan bahwa ada dua jenis pengetahuan dasar: deklaratif dan prosedural. Pengatahuan deklaratif (declarative knowledge) melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui, sementara pengetahuan prosedural (procedural knowledge) mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini dapat digunakan. Fakta ini bersifat subjektif dalam pengertian bahwa fakta tersebut tidak perlu sesuai dengan realitas objektif. 

    Pengetahuan deklaratif dibagai menjadi dua kategori : episodik dan semantik. Pengetahuan episodik (episodic knowledge) melibatkan pengetahuan yang dibatasi dengan lintasan waktu. Pengetahuan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, “kapan anda terakhir kali membeli sejumlah pakaian?” sebaliknya, pengetahuan sematik (semantic knowledge) mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan yang memberikan arti bagi dunia seseorang. Ini adalah pengetahuan yang akan anda gunakan dalam mendeskripsikan sebuah barang.

Pengetahuan konsumen di bagi dalam tiga dibidang umum :

1. Pengetahuan Produk (Product Knowledge)
Kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek terminologi produk atribut atau fitur, harga produk dan kepercayaan mengenai produk.

2. Pengetahuan Pembelian (Purchase Knowledge)
Pengetahuan Pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Pengetahuan konsumen cenderung lebih senang mengunjungi toko yang sudah dikenalnya untuk berbelanja, karena telah mengetahui dimana letak produk di dalam toko tersebut. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan pembelian. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk berbelanja karena konsumen bisa menghemat waktu dalam mencari lokasi produk.

3. Pengetahuan Pemakaian (Usage Knowledge)
Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut  telah digunakan atau dikonsumsi. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Produsen berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup agar konsumen mengetahui cara pemakaian suatu produk. Pengetahuan pemakaian suatu produk adalah penting bagi konsumen.

a.   Organisasi Pengetahuan

Organisasi pengetahuan merupakan sesuatu untuk mengatur atau struktur organisasi untuk  mengelompokan sesuatu, organisasi ini di buat untuk memudahkan penggunaan dokumen atau pengetahuan itu sendiri atau juga bisa mendeskripsikan dokumen, isi, fitur dan tujuan, serta membuat dokumen-dokumen dan bagian yang dapat diakses oleh orang-orang dalam mencari pesan yang isinya meliputi pengetahuan. Organisasi pengetahuan bisa di artikan juga sebagai tentang kegiatan seperti mendokumenkan, pengindeksan dan klasifikasi yang dilakukan di perpustakaan, database, arsip dll kegiatan ini dilakukan oleh pustakawan, arsiparis, spesialis subyek dan sekaligus oleh algoritma komputer.

Pengetahuan dalam suatu organisasi dapat menjadikan organisasi tersebut memahami tujuan keberadaanya, diantara tujuan-tujuan tersebut yang terpenting adalah bagaimana organisasi memahami cara mencapai tujuannya, Organisasi-organisasi yang sukses adalah organisasi yang secara konsisten menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkanya secara menyeluruh didalam organisasinya dan secara cepat mengadaptasinya kedalam teknologi dan produk serta layanan mereka. Melihat perannya yang begitu penting bagi suatu organisasi, maka semua pengetahuan yang dimiliki oleh suatu organisasi harus dikelola dengan baik, sehingga pengetahuan tersebut dapat berperan optimal untuk organisasinya.

b.   Mengukur Pengetahuan

Pengukuran pengatahuan objektif (objective knowledge) adalah pengukuran yang menyadap apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan. Ukuran pengetahuan objektif, yang berfokus pada potongan informasi khusus yang mungkin diketahui konsumen. Dan pilihan akhir untuk menilai pengetahuan adalah dengan menggunakan ukuran pengetahuan subjektif (subjective knowledge). Pengetahuan ini sireflesikan oleh pengukuran yang menyadap persepsi konsumen mengenai banyaknya pengetahuan mereka sendiri. Pada dasarnya, konsumen diminta untuk menilai diri mereka sendiri berkenaan dengan pengetahuan produk atau keakraban mereka. Ukuran pengetahuan subjektif berrpusat di sekitar kesan konsumen mengenai pengetahuan total dan keakraban mereka.

Akhirnya, pertimbangan diberikan pada metode alternatif untuk pengukuran pengetahuan. Pengalaman pembelian atau pemakaian, walaupun tentu saja berhubungan dengan pengetahuan, tidak harus memberikan indikasi yang akurat mengenai beberapa persisnya informasi yang dimiliki konsumen.

Pengetahuan konsumen terdiri dari informasi yang disimpan di dalam ingatan. Pemasar khususnya tertarik untuk mengerti pengetahuan konsumen. Informasi yang dipegang oleh konsumen mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola pembelian mereka.Di dalam Psikologi kognitif dijelaskan bahwa ada dua jenis pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui. Pengetahuan deklaratif sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan episodik (melibatkan pengetahuan yang dibatasi dengan lintasan waktu) dan pengetahuan semantik (mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan dan memberi arti bagi dunia seseorang). Sedangkan pengetahuan prosedural mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini dapat digunakan. Fakta ini juga bersifat subjektif dalam pengertian fakta tersebut tidak perlu sesuai dengan realitas objektif.

Source :

https://nuramalia13.wordpress.com/2013/11/10/sumber-daya-konsumen-dan-pengetahuan/

Jumat, 05 Juni 2015

Keberhasilan POLSTRANAS

KEBERHASILAN POLSTRANAS DALAM MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) akan terwujud apabila pemerintah dan setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :
1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Semangat kekeluargaan 
3. Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri
4. Kesadaran, patuh dan taat pada hukum 
5. Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.
6. Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
7. IPTEK
8. Asas Manfaat
Source :

https://frillyfayraitaru.wordpress.com/2013/05/29/keberhasilan-polstranas-dalam-masyarakat-madani-civil-society/

https://hepikampus.wordpress.com/2010/01/15/polstranas-pengertian-politik/

Politik dan Strategi Nasional



A.  Otonomi Daerah

      Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran 9 kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat yakni :
a. politik luar negeri,
b. pertahanan dan keamanan,
c. moneter/fiskal,
d. peradilan (yustisi),
e. agama.

Pemerintah pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) disebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Tampak nuansa dan rasa adanya hierarki dalam kalimat tersebut. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di 
daerah diakomodasi dalam bentuk urusan pemerintahan menyangkut pengaturan terhadap regional yang menjadi wilayah tugasnya. 

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

B. Implementasi Politik dan Strategi Nasional

     Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, yaitu.

  1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat 
  2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif
  3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM).
  4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
  5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.
  1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
  2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.
  3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar.
  4. Memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas–luasnya.
  5. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang–undang.
  6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
  1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.
  2. Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  3. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
  1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
  2. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
C. Masyarakat Madani (Civil Society)

     Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota Illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban (Gellner seperti yang dikutip Mahasin 1995).

     Gellner (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud keika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dianggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani. 

 D. Latar Belakang 

     Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor : 

  • Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa.
  • Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. 
  • Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik.
E. Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani 

     Ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu : 
  1. Diakuinya semangat pluralisme.
  2. Tingginya sikap toleransi.
  3. Tegaknya prinsip demokrasi.
G  Institusi Penegak Masyarakat Madani

     Sifat atau karakteristik lembaga (institusi) masyarakat madani adalah :

  1. Independen
  2. Mandiri
  3. Swaorganisasi
  4. Transparan
  5. Idealis
  6. Demokratis
  7. Disiplin

Bentuk institusi (lembaga) masyarakat madani dapat diklasifikasi dalam tiga macam, 
yaitu : 
1. Institusi (lembaga) Sosial, seperti : 
  • Lembaga sosial 
  • Masyarakat (LSM) dan partai politik 
  • Organisasi kepemudaan, seperti KNPI, HMI, PMII, KAMMI 
  • Organisasi kemahasiswaan 
  • Organisasi profesi, seperti LBH, IAI, PWI, HTI 
  • Organisasi kemasyarakatan, seperti MKGR, Kosgoro, SOKSI, dan lain-lain 

2. Institusi (lembaga) Keagamaan 
    Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian programprogram bagi pengembangan keagamaan. Bentuk institusi ini meliputi, antara lain : 
a. Institusi (lembaga) keagamaan dalam Islam, seperti NU, Muhammadiyah, 
MUI, dan lain-lain 
b. Institusi (lembaga) keagamaan Kristen, seperti PGI 
c. Institusi (lembaga) keagamaan Budha, seperti Walubi 
d. Institusi (lembaga) keagamaan Hindu, seperti Parisada Hindu Darma. 
e. Institusi (lembaga) Katholik, seperti KWI 

3. Institusi (lembaga) Paguyuban 
    Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian programprogram bagi peningkatan kekerabatan/kekeluarganaan, yang berdasarkan daerah atau suku bangsa  yang sama. Bentuk institusi ini meliputi, antara lain; himpunan paguyuban masyarakat Jember, Batak Karo, Sulawesi, Puwokerta, Bima, Wonogiri, Sunda, Betawi, dan lain-lain.

Source :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarganegaraan/bab4-politik_dan_strategi_nasional.pdf

rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/.../bab-12-masyarakat-madani.p...

file://server/SaveForClient/pc05/Downloads/bab-12-masyarakat-madani%20(1).pdf

Picture Source :


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI-8T319OdmInvdtBHbykcX8Aqxj_Z6eHbg1bfCuzUo5ncauv6VTojof2nnVCUMHM6uSrYZ_mQ7XifXd8UbKU91Q4t5aR3owm3NVUsBvn-QoUr7x6P6SXj3e6ugnGrhWZATTBR6w8ucBtA/s1600/civil.jpg

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

A. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional


Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem 
kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah DPR, MPR, Presiden, BPK, dan MA.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

  B. Stratifikasi Politik Nasional

      Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;
  1. Tingkat penentu kebijakan puncak
  2. Tingkat kebijakan umum
  3. Tingkat penentu kebijakan khusus
  4. Tingkat penentu kebijakan teknis
  5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah
C. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

  Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alania ke-4.

    Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.

  • Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 
D. Manajemen Nasional

     Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakanperpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :
a. Negara
b. Bangsa Indonesia
c. Pemerintah
d. Masyarakat

Source :

Seri diktat kuliah pend,Kewarganegaraan Univ.Gunadarma,edisi 2007

gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17767/draft-4.pdf

Picture Source :

https://yunaarifa.files.wordpress.com/2014/05/strategi.jpg